Kantor Kesbangpol Kaur” Resmi Keluarkan SKK- SPRI

Bagikan postingan

Kaur Bengkulu (Rilisfakta com ) DPC SPRI Kabupaten Kaur resmi mengantongi Surat Keterangan Keberadaan organisasi SPRI dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (kesbangpol) Kabupaten Kaur, Rabu 19/10/2022

SPRI Kabupaten Kaur resmi terdaftar di Kesbangpol Kabupaten Kaur rabu 19 Oktober 2022 dengan persyaratan lengkap ketua Darius ketua DPC langsung menyerahkan berkas pendaftaran dan di terima di Kesbangpol.

” Kesbangpol resmi mengeluarkan Surat Keterangan Keberadaan organisasi SPRI Kabupaten Kaur, tentunya keberadaan organisasi ini sudah mempunyai legalitas lengkap.Ketua DPC SPRI Kabupaten Kaur Darius, SH mengucapkan, ”kepada kepala Kesbangpol yang telah memberikan Surat Keterangan Keberadaan organisasi Pers Republik Indonesia, kepada organisasi SPRI Kaur, maka kami organisasi Pers yang tergabung di DPC SPRI ini Mengucapkan terima kasih banyak atas di berikan SKK ini .,” Kata Darius

Kedepan Kami akan selalu bersinergi baik badan maupun Kantor, pemerintahan, swasta yang ada di Kabupaten kaur, dan tetap berpedoman kepada AD/ART SPRI, untuk sama-sama membangun Kabupaten Kaur Yang Positif melalu insan Pers.

“Kapala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kaur Bapak Noprin Aidi, S.I.P ., M.Si mengapresiasi dan mengucapkan selamat atas terbentuknya DPC SPRI Kabupaten Kaur ,setelah kami berikan SKK ini artinya DPC SPRI sudah resmi terdaftar di Pemerintahan Daerah melalui Kesbangpol Kabupaten Kaur, kedepan kita jalin sinergitas yang positif’ ,” tegasnya

Tujuan adanya organisasi ini untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil, sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum, dalam suatu masyarakat demokratis. Maka dari itu setiap organisasi harus dan wajib mendaftarkan diri ke kantor Kesbangpol.

“Hal ini perlu agar organisasi-organisasi sosial masyarakat yang beraktivitas di Kabupaten Kaur senantiasa berjalan profesional, tertib, terarah, sesuai AD/ART nya masing-masing, melakukan fungsi pengawasan untuk kepentingan publik, organisasi tersebut harus mematuhi ketentuan, dan aturan yang berlaku.,” Tutupnya. (Eepkinal)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button