Kadis Kominfo Kaur Tidak Memahami Aturan Di Bidang Pers

Bagikan postingan

Kaur Bengkulu (rilisfakta.com), komplek perkantoran padang kempas, kepala dinas kominfo kabupaten kaur tidak memahami aturan di bidang pers hal ini di ketahui, senin 12/12/2022.

Saat di konfirmasi pimpinan media online indonesiadetik.com tepat di warung makan memberikan penjelasan, kami yang di undang hari ini sangat menyayangkan, ini tugas Bupati Kaur H. Lismidianto, SH.,MH., Kadis Kominfo tidak memahami aturan di bidang pers.

Hari ini mensosialisasi kan tentang peraturan Bupati Kaur, untuk syarat MOU tahun 2023, kita jurnalis tidak pernah di undang saat membuat rumusan peraturan Bupati Kaur tentang jurnalis itu sendiri atau mikanisme tentang MOU.

Secara tiba-tiba kita di undang, ini sangat kita sayangkan perbup yang di buat itu tidak pernah menampung aspirasi kami jurnalis, jadi itu yang salah perbup yang di buat pemerintah daerah hari ini, jelas Aprin.

Kadis Kominfo sudah menyampaikan dari awal sebelum mulai acara, perusahaan pers, jurnalis itu merujuk ke undang-undang 40 tahun 1999, artinya kami sebagai pimpinan media sangat menyangkan isi perbup ini bertentangan dengan undang-undang 40 tahun 1999.

Kenapa saya bilang bertentangan dengan undang-undang 40 tahun 1999, kalau sudah mempunyai izin akta notaris dan menkumham itu sudah sah meliput.

Jadi kenapa urusan MOU mereka di persulit dengan syarat-syaratnya dan syarat dewan pers segala macam, apakah dewan pers itu dewa, apakah dewan pers itu di atasnya undang-undang 40 tahun 1999, sangat keliru Pemda Kaur saat ini, sudahlah merujuk saja ke undang-undang 40 tahun 1999.

Kalau perusahaan pers itu wartawan bernaung di dalam suatu perusahan pers, ada izin notaris dan menkumham arti nya dia punya kelayakan juga untuk MOU, jangan di batas-batasi, di ramping-rampingkan, yang lengkap bangat di banyakan, yang lengkap dikit agak sedikit (publikasi), tegas Aprin.

Tapi yang sangat kami kecewakan juga, Kadis Kominfo Kaur harus usut selembar kertas di group info kaur, yang sudah mensosialisasikan dan yang sudah menyebar luaskan, mikanisme syarat-syarat awak media untuk MOU tahun 2023, hari ini baru di diskusikan ko selebaran itu sudah ada, bagai mana Kadis Kominfo.

Jadi harapan kami awak media, Bupati Kaur hari ini harus cepat tanggap dengan hal ini, artinya kalau Kadis Kominfo tidak mampu mengakomodir semua ke inginan wartawan ya sudah ganti saja Kadis Kominfo saran dari kami pimpinan media online indonesiadetik.com.

Karena kami awak media juga ikut andil membangun Kabupaten Kaur ini, perlu di ketahui Kadis Kominfo itu, bukan kehendak Kadis Kominfo Kabupaten Kaur ini, kami juga ikut peran serta membangun, mencerdaskan masyarakat Kabupaten Kaur melalui tulisan awak media ini itu yang perlu, pers itu bebas menulis, ujar Aprin.

Media yang paling hebat yang melengkapi unsur atau persyarat sudah paling lengkap, pertanyaan saya apakah mereka independen, coba mereka pernah tidak memperotes penegak hukum, tidak menegakkan hukum secara kribel, pernah tidak media mereka itu, prin aut berita mereka itu kalau mereka media nya sudah bagus, penegak hukum juga perlu di kritik, mana ada mengeritik penegak hukum di Kabupaten Kaur ini.

Jadi kalau media itu kridibel mereka independen dalam pemberitaan, jangan penegak hukum tidak di beritakan dong, penegak hukum juga bukan malaikat banyak juga yang salah, artinya penegak hukum di keritik, Pemda kaur di keritik, DPRD Kaur di keritik dan masyarakat di keritik hari ini, saya cabut dari rapat karena kong kalikong, tutur Aprin.

Disisi lain di tempat yang sama jurnalis kaurpusaka.com memberikan tanggapan, itu Kadis Kominfo Kaur mengengkangi apa hasil hering kemarin di muka perwakilan dewan kaur, bukankah kadis Kominfo janji waktu hering dengan FMOK, membuat perbup itu akan melibatkan berbagai pihak wartawan, jadi Kadis Kominfo bohong, mengingkari DPRD Kaur bukankah itu sudah masuk risalah hasil rapat itu, hati-hati Kadis Kominfo Kaur, tutup Yayan. (Tanto G)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button